Dunia pendidikan di Kota Bukittinggi diguncang insiden yang diduga melibatkan oknum aparat Pemerintah Kota Bukittinggi bersama personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Seorang dosen Universitas Fort De Kock dilaporkan menjadi korban dugaan pengeroyokan di lingkungan kampus, Rabu (22/07/2026) sekitar pukul 08.30 WIB.
Bukittinggi, CupakNews.id | Informasi yang dihimpun Cupak News menyebutkan, peristiwa bermula ketika sejumlah oknum aparat diduga memasuki kawasan kampus tanpa izin. Bahkan, mereka disebut masuk dengan cara memanjat pagar kampus.
Kedatangan rombongan tersebut diduga mendapat teguran dari pihak kampus. Namun, situasi justru memanas hingga berujung pada dugaan aksi kekerasan secara bersama-sama terhadap seorang dosen.
Akibat kejadian itu, korban mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Hingga kini, kondisi korban masih menjadi perhatian sivitas akademika Universitas Fort De Kock.
Insiden tersebut memicu kecaman dari lingkungan kampus. Sivitas akademika menilai tindakan yang diduga terjadi di lingkungan pendidikan itu merupakan peristiwa serius yang tidak hanya menyangkut dugaan tindak pidana kekerasan, tetapi juga menyentuh kehormatan dan independensi dunia pendidikan.
Kaprodi Ilmu Hukum Universitas Fort De Kock menyatakan aparat negara seharusnya menjadi pelindung masyarakat, bukan justru menghadirkan rasa takut melalui tindakan yang diduga melanggar hukum hingga menyebabkan seorang tenaga pendidik menjadi korban.
Pihak kampus mendesak Kepolisian Republik Indonesia mengusut tuntas kasus tersebut secara profesional, objektif, transparan, dan tanpa pandang bulu. Seluruh pihak yang diduga terlibat, baik pelaku di lapangan maupun pihak yang diduga memberi perintah, diminta diperiksa sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Apabila dalam proses penyidikan ditemukan alat bukti yang cukup, para pihak yang bertanggung jawab didesak segera ditetapkan sebagai tersangka dan diproses sesuai hukum. Mereka juga menegaskan, apabila nantinya terbukti ada keterlibatan pejabat publik, termasuk pihak yang diduga memberikan instruksi, maka jabatan tidak boleh menjadi tameng untuk menghindari pertanggungjawaban pidana.
Peristiwa ini dinilai menjadi pengingat bahwa penyelesaian persoalan tidak boleh dilakukan melalui tindakan kekerasan. Kampus sebagai ruang akademik harus tetap dijaga keamanan, kebebasan, dan martabatnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Cupak News masih berupaya memperoleh konfirmasi resmi dari Pemerintah Kota Bukittinggi, Satpol PP Kota Bukittinggi, pihak Kepolisian, serta Universitas Fort De Kock terkait kronologi lengkap peristiwa tersebut. Apabila terdapat tanggapan atau klarifikasi dari pihak-pihak terkait, berita ini akan diperbarui sesuai perkembangan terbaru. (Tim)
Berita Terkait:
Skandal Lahan Bukik Batarah: Saat Pemko Bukittinggi Diduga Lakukan Contempt of Court
CATATAN REDAKSI
(Tim Redaksi)
