Dalam dua hari, Satreskrim Polres Sijunjung mengungkap dua kasus dugaan penyalahgunaan niaga dan pengangkutan Bio Solar subsidi. Dua pria diamankan bersama dua kendaraan dan 66 jeriken BBM yang diperkirakan berkapasitas total 1.980 liter.
LHP BPK mencatat dokumen pertanggungjawaban belanja barang dan jasa Dishub Kabupaten Solok senilai Rp1,23 miliar tidak dapat diuji setelah banjir merusak arsip. Lampiran 7, 8, dan 9 merinci kondisi dokumen serta kelompok belanja yang terdampak.
Temuan pemeriksaan BPK mengenai pembayaran TPP kepada ASN yang tidak membuat laporan kinerja SITUNKIN memunculkan pertanyaan tentang verifikasi kinerja dan pengawasan belanja pegawai Kabupaten Solok.
Temuan perjalanan dinas Sekretariat DPRD Kota Solok tercatat pada pemeriksaan 2023, 2024, dan 2025. Total nilai temuan mencapai sekitar Rp1,67 miliar, tetapi status pengembalian setiap periode perlu diuji melalui bukti setoran dan pemantauan BPK.
Dalam dua hari, Satreskrim Polres Sijunjung mengungkap dua kasus dugaan penyalahgunaan niaga dan pengangkutan Bio Solar subsidi. Dua pria diamankan bersama dua kendaraan dan 66 jeriken BBM yang diperkirakan berkapasitas total 1.980 liter.
LHP BPK mencatat dokumen pertanggungjawaban belanja barang dan jasa Dishub Kabupaten Solok senilai Rp1,23 miliar tidak dapat diuji setelah banjir merusak arsip. Lampiran 7, 8, dan 9 merinci kondisi dokumen serta kelompok belanja yang terdampak.
Temuan pemeriksaan BPK mengenai pembayaran TPP kepada ASN yang tidak membuat laporan kinerja SITUNKIN memunculkan pertanyaan tentang verifikasi kinerja dan pengawasan belanja pegawai Kabupaten Solok.
Temuan perjalanan dinas Sekretariat DPRD Kota Solok tercatat pada pemeriksaan 2023, 2024, dan 2025. Total nilai temuan mencapai sekitar Rp1,67 miliar, tetapi status pengembalian setiap periode perlu diuji melalui bukti setoran dan pemantauan BPK.
Dalam dua hari, Satreskrim Polres Sijunjung mengungkap dua kasus dugaan penyalahgunaan niaga dan pengangkutan Bio Solar subsidi. Dua pria diamankan bersama dua kendaraan dan 66 jeriken BBM yang diperkirakan berkapasitas total 1.980 liter.
LHP BPK mencatat dokumen pertanggungjawaban belanja barang dan jasa Dishub Kabupaten Solok senilai Rp1,23 miliar tidak dapat diuji setelah banjir merusak arsip. Lampiran 7, 8, dan 9 merinci kondisi dokumen serta kelompok belanja yang terdampak.
Temuan pemeriksaan BPK mengenai pembayaran TPP kepada ASN yang tidak membuat laporan kinerja SITUNKIN memunculkan pertanyaan tentang verifikasi kinerja dan pengawasan belanja pegawai Kabupaten Solok.
Temuan perjalanan dinas Sekretariat DPRD Kota Solok tercatat pada pemeriksaan 2023, 2024, dan 2025. Total nilai temuan mencapai sekitar Rp1,67 miliar, tetapi status pengembalian setiap periode perlu diuji melalui bukti setoran dan pemantauan BPK.
Dalam dua hari, Satreskrim Polres Sijunjung mengungkap dua kasus dugaan penyalahgunaan niaga dan pengangkutan Bio Solar subsidi. Dua pria diamankan bersama dua kendaraan dan 66 jeriken BBM yang diperkirakan berkapasitas total 1.980 liter.
LHP BPK mencatat dokumen pertanggungjawaban belanja barang dan jasa Dishub Kabupaten Solok senilai Rp1,23 miliar tidak dapat diuji setelah banjir merusak arsip. Lampiran 7, 8, dan 9 merinci kondisi dokumen serta kelompok belanja yang terdampak.
Temuan pemeriksaan BPK mengenai pembayaran TPP kepada ASN yang tidak membuat laporan kinerja SITUNKIN memunculkan pertanyaan tentang verifikasi kinerja dan pengawasan belanja pegawai Kabupaten Solok.
Temuan perjalanan dinas Sekretariat DPRD Kota Solok tercatat pada pemeriksaan 2023, 2024, dan 2025. Total nilai temuan mencapai sekitar Rp1,67 miliar, tetapi status pengembalian setiap periode perlu diuji melalui bukti setoran dan pemantauan BPK.
Dalam dua hari, Satreskrim Polres Sijunjung mengungkap dua kasus dugaan penyalahgunaan niaga dan pengangkutan Bio Solar subsidi. Dua pria diamankan bersama dua kendaraan dan 66 jeriken BBM yang diperkirakan berkapasitas total 1.980 liter.
LHP BPK mencatat dokumen pertanggungjawaban belanja barang dan jasa Dishub Kabupaten Solok senilai Rp1,23 miliar tidak dapat diuji setelah banjir merusak arsip. Lampiran 7, 8, dan 9 merinci kondisi dokumen serta kelompok belanja yang terdampak.
Temuan pemeriksaan BPK mengenai pembayaran TPP kepada ASN yang tidak membuat laporan kinerja SITUNKIN memunculkan pertanyaan tentang verifikasi kinerja dan pengawasan belanja pegawai Kabupaten Solok.
Temuan perjalanan dinas Sekretariat DPRD Kota Solok tercatat pada pemeriksaan 2023, 2024, dan 2025. Total nilai temuan mencapai sekitar Rp1,67 miliar, tetapi status pengembalian setiap periode perlu diuji melalui bukti setoran dan pemantauan BPK.
Dalam dua hari, Satreskrim Polres Sijunjung mengungkap dua kasus dugaan penyalahgunaan niaga dan pengangkutan Bio Solar subsidi. Dua pria diamankan bersama dua kendaraan dan 66 jeriken BBM yang diperkirakan berkapasitas total 1.980 liter.
LHP BPK mencatat dokumen pertanggungjawaban belanja barang dan jasa Dishub Kabupaten Solok senilai Rp1,23 miliar tidak dapat diuji setelah banjir merusak arsip. Lampiran 7, 8, dan 9 merinci kondisi dokumen serta kelompok belanja yang terdampak.
Temuan pemeriksaan BPK mengenai pembayaran TPP kepada ASN yang tidak membuat laporan kinerja SITUNKIN memunculkan pertanyaan tentang verifikasi kinerja dan pengawasan belanja pegawai Kabupaten Solok.
Temuan perjalanan dinas Sekretariat DPRD Kota Solok tercatat pada pemeriksaan 2023, 2024, dan 2025. Total nilai temuan mencapai sekitar Rp1,67 miliar, tetapi status pengembalian setiap periode perlu diuji melalui bukti setoran dan pemantauan BPK.
Dalam dua hari, Satreskrim Polres Sijunjung mengungkap dua kasus dugaan penyalahgunaan niaga dan pengangkutan Bio Solar subsidi. Dua pria diamankan bersama dua kendaraan dan 66 jeriken BBM yang diperkirakan berkapasitas total 1.980 liter.
LHP BPK mencatat dokumen pertanggungjawaban belanja barang dan jasa Dishub Kabupaten Solok senilai Rp1,23 miliar tidak dapat diuji setelah banjir merusak arsip. Lampiran 7, 8, dan 9 merinci kondisi dokumen serta kelompok belanja yang terdampak.
Temuan pemeriksaan BPK mengenai pembayaran TPP kepada ASN yang tidak membuat laporan kinerja SITUNKIN memunculkan pertanyaan tentang verifikasi kinerja dan pengawasan belanja pegawai Kabupaten Solok.
Temuan perjalanan dinas Sekretariat DPRD Kota Solok tercatat pada pemeriksaan 2023, 2024, dan 2025. Total nilai temuan mencapai sekitar Rp1,67 miliar, tetapi status pengembalian setiap periode perlu diuji melalui bukti setoran dan pemantauan BPK.
Dalam dua hari, Satreskrim Polres Sijunjung mengungkap dua kasus dugaan penyalahgunaan niaga dan pengangkutan Bio Solar subsidi. Dua pria diamankan bersama dua kendaraan dan 66 jeriken BBM yang diperkirakan berkapasitas total 1.980 liter.
LHP BPK mencatat dokumen pertanggungjawaban belanja barang dan jasa Dishub Kabupaten Solok senilai Rp1,23 miliar tidak dapat diuji setelah banjir merusak arsip. Lampiran 7, 8, dan 9 merinci kondisi dokumen serta kelompok belanja yang terdampak.
Temuan pemeriksaan BPK mengenai pembayaran TPP kepada ASN yang tidak membuat laporan kinerja SITUNKIN memunculkan pertanyaan tentang verifikasi kinerja dan pengawasan belanja pegawai Kabupaten Solok.
Temuan perjalanan dinas Sekretariat DPRD Kota Solok tercatat pada pemeriksaan 2023, 2024, dan 2025. Total nilai temuan mencapai sekitar Rp1,67 miliar, tetapi status pengembalian setiap periode perlu diuji melalui bukti setoran dan pemantauan BPK.
Kasus dugaan korupsi pada Badan Usaha Milik Daerah sektor energi, PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) yang sebelumnya dikenal sebagai PD Migas Kota Bekasi ke tahap penyidikan.
Praktik penyalahgunaan wewenang dan konflik kepentingan kembali mewarnai penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di tubuh PT Bank Nagari. Di Cabang Pembantu (Capem) Tabek Patah..
Subsidi transportasi publik yang seharusnya meringankan beban mobilitas warga Kota Padang kini justru menjadi temuan dugaan kebocoran anggaran terbesar di tahun 2025.
Manajemen PT Bank Nagari Pusat berikan tanggapan resmi dan menggunakan hak jawabnya merespons pemberitaan investigasi terkait dugaan manipulasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Cabang Pembantu (Capem) Siberut