Ketua DPRD Kabupaten Solok Ivoni Munir meminta pendataan masyarakat terdampak galodo Arosuka segera diperbarui dan divalidasi. Data tersebut dinilai penting untuk menentukan kebutuhan warga sekaligus memastikan bantuan tidak salah sasaran. Hal itu disampaikan Ivoni dalam rapat koordinasi penanganan bencana di Arosuka, Kabupaten Solok, Sabtu (26/9/2026).
Arosuka, CupakNews.id | Rapat tersebut diikuti unsur terkait dalam penanganan bencana, termasuk pemerintah daerah, aparat dan tim penanganan di lapangan. Ivoni mengatakan penanganan bencana secara umum telah berjalan, namun koordinasi antarinstansi dan distribusi bantuan masih perlu diperkuat.
“Secara umum sudah baik. Tinggal bagaimana koordinasi kita terus diperkuat dan pendistribusian bantuan dapat dilakukan dengan tepat dan cepat kepada masyarakat yang membutuhkan,” ujar Ivoni.
Data Menjadi Dasar Penanganan
Menurut Ivoni, pembaruan data menjadi salah satu pekerjaan yang tidak bisa ditunda. Data harus mampu menggambarkan masyarakat yang terdampak langsung, kondisi mereka serta kebutuhan yang harus dipenuhi.
“Data ini sangat penting. Kita harus mengetahui secara jelas siapa yang terdampak langsung, apa kebutuhannya dan bantuan apa yang harus segera diberikan. Jangan sampai ada masyarakat yang luput dari perhatian,” katanya.
Persoalan pendataan sebelumnya juga menjadi perhatian pemerintah pusat. BNPB menyebut pencarian korban dan pendataan sebagai prioritas dalam penanganan galodo Solok. Pemerintah pusat juga mendorong pendataan wilayah, rumah dan masyarakat terdampak sebagai bagian awal menuju rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Bantuan Jangan Berhenti di Posko
Selain validasi data, Ivoni menekankan pentingnya memastikan bantuan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan. Menurutnya, distribusi harus dilakukan berdasarkan kondisi dan kebutuhan warga di lapangan.
“Yang paling penting adalah masyarakat. Pelayanan terhadap masyarakat yang terdampak mesti mendapat perhatian lebih. Kita harus hadir, mendengar kebutuhan mereka dan memastikan bantuan benar-benar sampai,” ujarnya.
Pernyataan tersebut disampaikan ketika penanganan galodo masih berada dalam masa tanggap darurat. Sejumlah kebutuhan masyarakat masih harus dipenuhi, sementara pembersihan material, pencarian korban, pemulihan akses dan pendataan kerusakan berjalan secara bersamaan.
Koordinasi Antarinstansi Diperkuat
Ivoni menegaskan penanganan bencana tidak dapat dilakukan oleh satu pihak. OPD, aparat, relawan dan berbagai stakeholder perlu bekerja dalam koordinasi yang sama agar penanganan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Sebelumnya, Pemkab Solok telah menggelar rapat koordinasi bersama Sekretaris Utama BNPB Rustian di Posko Utama Penanggulangan Bencana. Ketua DPRD Ivoni Munir turut hadir dalam rapat tersebut bersama pemerintah daerah, Basarnas, Forkopimda, OPD dan unsur terkait lainnya.
Pada 24 September, Ivoni juga terlihat di lokasi pencarian korban Agus Rial. Saat itu tim gabungan bersama K9 Polda Sumbar menyisir kawasan yang diduga menjadi jalur material galodo. Sejumlah barang yang diduga milik korban ditemukan, sementara korban masih dalam pencarian.
Pelayanan Publik Tetap Berjalan
Menurut Ivoni, penanganan bencana tidak hanya berkaitan dengan evakuasi dan bantuan logistik. Pelayanan masyarakat juga harus tetap berjalan di tengah dampak terhadap sejumlah fasilitas pemerintahan. Hal tersebut menjadi perhatian karena kawasan perkantoran pemerintah Kabupaten Solok termasuk wilayah yang terdampak material galodo.
Sementara itu, pemerintah pusat sebelumnya telah mendorong percepatan pemulihan akses utama dan fasilitas publik terdampak. Dalam kunjungan ke Solok pada 25 September, Wapres Gibran Rakabuming juga meminta pemulihan akses dan infrastruktur dilakukan secepat mungkin.
Menuju Tahap Pemulihan
Rapat koordinasi pada 26 September berlangsung ketika Kabupaten Solok masih berada dalam masa tanggap darurat. Ivoni berharap koordinasi lintas sektor menghasilkan langkah yang lebih terarah, terutama dalam pendataan masyarakat, distribusi bantuan dan pelayanan publik.
Ia menilai seluruh unsur perlu tetap bergerak bersama sampai kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi dan proses pemulihan dapat dilanjutkan. (JC)
CATATAN REDAKSI
(Tim Redaksi)
DISCLAIMER BERITA
