Ketidakhadiran Bupati Solok dalam pembukaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke-41 tingkat Kecamatan Gunung Talang di Nagari Cupak menuai kritik dari Firmansyah, anggota Badan Permusyawaratan Nagari (BPN) Cupak sekaligus tokoh pemuda setempat.
Cupak, CupakNews.id | Firmansyah menilai ketidakhadiran tersebut perlu menjadi bahan evaluasi, terlebih ia menyebut sudah tiga kali undangan kegiatan nagari disampaikan kepada Bupati Solok, tetapi tidak satu pun dihadiri secara langsung, “Tiga kali diundang, tiga kali tidak datang. Sampai kapan masyarakat harus terus memaklumi ketidakhadiran pemimpinnya sendiri? Cupak ini bagian dari Kabupaten Solok, bukan nagari yang boleh dipandang sebelah mata,” tegas Firmansyah.
Menurutnya, pembukaan MTQ bukan sekadar seremoni pemerintahan. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari syiar Islam yang melibatkan kerja keras panitia, tokoh agama, generasi muda, dan masyarakat. Bagi masyarakat, kehadiran kepala daerah dalam kegiatan seperti ini juga dipandang sebagai bentuk perhatian dan penghargaan terhadap kerja kolektif warga.
Anggota DPRD Hadir, Ketidakhadiran Bupati Dipertanyakan
Dalam kegiatan pembukaan MTQ ke-41 tersebut, anggota DPRD Kabupaten Solok, Iskan Nofis, hadir memenuhi undangan panitia. Firmansyah mengapresiasi kehadiran tersebut. Ia juga menyebut Iwarnis dan Dedi Fajar Ramli sebagai wakil rakyat lainnya dari daerah yang berkaitan dengan masyarakat Cupak.
Namun, ia menegaskan kritik yang disampaikannya tidak ditujukan kepada anggota DPRD yang hadir, melainkan kepada Bupati Solok yang menurut keterangannya kembali tidak memenuhi undangan kegiatan nagari.
“Persoalannya bukan siapa anggota DPRD yang hadir. Yang kami pertanyakan adalah mengapa Bupati Solok kembali tidak hadir meskipun telah diundang,” ujarnya.
Hingga berita ini disusun, alasan ketidakhadiran Bupati Solok serta ada atau tidaknya perwakilan resmi pemerintah daerah belum terkonfirmasi secara independen. Penjelasan dari pihak Bupati diperlukan agar persoalan ini dapat diberitakan secara berimbang.
Soroti jabatan Ketua DMI Kabupaten Solok
Kritik Firmansyah juga menyasar posisi Bupati Solok sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Solok. Menurutnya, jabatan tersebut tidak semestinya berhenti pada kedudukan formal, tetapi perlu tercermin melalui perhatian terhadap pembinaan umat dan kegiatan keagamaan masyarakat.
“Menjadi Ketua Dewan Masjid Indonesia bukan sekadar menambah panjang daftar jabatan. Ada tanggung jawab moral yang harus terlihat dalam tindakan. Jangan sampai semangat memakmurkan masjid lantang disampaikan di podium, tetapi perhatian terhadap kegiatan syiar agama masyarakat justru dipertanyakan,” katanya.
Firmansyah mengakui bahwa MTQ bukan kegiatan DMI secara langsung. Namun, ia menilai semangat membina generasi Qur’ani semestinya menjadi perhatian bersama, termasuk bagi pemimpin daerah yang juga mengemban amanah di bidang keagamaan.
Menang Suara Di Cupak, Perhatian Kepada Warga Dipertanyakan
Firmansyah kemudian mengaitkan persoalan tersebut dengan hubungan politik antara kepala daerah dan masyarakat Nagari Cupak. Ia mengingatkan bahwa Bupati Solok memperoleh dukungan suara di nagari tersebut dalam Pilkada sebelumnya. Karena itu, menurutnya, komunikasi dan perhatian kepada masyarakat seharusnya tetap terjaga setelah kontestasi politik berakhir.
“Ketika suara dibutuhkan, Cupak menjadi bagian dari kemenangan. Tetapi ketika masyarakat mengundang, mengapa kehadiran Bupati justru begitu sulit didapatkan?” sindirnya.
Ia menegaskan kritik tersebut bukan tuntutan balas jasa politik. Menurutnya, dukungan masyarakat dalam pemilihan kepala daerah harus dipahami sebagai amanah yang diikuti tanggung jawab untuk menjaga hubungan dengan warga.
“Rakyat bukan sekadar angka dalam rekapitulasi suara. Kemenangan politik boleh dirayakan, tetapi jangan sampai hubungan dengan masyarakat yang telah memberikan kepercayaan justru terabaikan,” tambahnya.
Kritik jargon “OK GAES!”, minta kedekatan nyata dengan rakyat
Firmansyah turut menyinggung gaya komunikasi Bupati Solok melalui media sosial yang dikenal dengan ungkapan “OK GAES!”. Menurutnya, komunikasi digital dapat menjadi sarana yang baik untuk mendekatkan pemerintah dengan masyarakat. Namun, popularitas di ruang digital perlu berjalan beriringan dengan kehadiran nyata dalam kehidupan warga.
“Jangan sampai lebih mudah menyapa kamera daripada memenuhi undangan rakyat. Kabupaten Solok tidak cukup diurus dengan ‘OK GAES!’. Masyarakat membutuhkan pemimpin yang hadir, bukan sekadar terlihat dekat melalui layar telepon genggam,” kritiknya.
Ia memahami bahwa kepala daerah memiliki agenda pemerintahan yang padat. Meski demikian, menurutnya, ketidakhadiran berulang dalam kegiatan masyarakat semestinya disertai komunikasi atau penjelasan yang memadai.
Kritik tersebut menjadi pengingat bahwa komunikasi publik bukan hanya tentang bagaimana pemimpin menyampaikan pesan, tetapi juga bagaimana pemerintah menjaga hubungan dengan masyarakat di luar agenda resmi pemerintahan.
“Cupak Tidak Meminta Di Istimewakan”
Firmansyah menegaskan bahwa pelaksanaan MTQ ke-41 Kecamatan Gunung Talang tetap memiliki kehormatan, terlepas dari hadir atau tidaknya kepala daerah. Namun, ia berharap persoalan ketidakhadiran yang disebutnya telah terjadi tiga kali tidak berhenti sebagai keluhan masyarakat, melainkan menjadi momentum memperbaiki komunikasi antara pemerintah kabupaten dan Nagari Cupak.
“Pak Bupati, Cupak tidak meminta diistimewakan. Kami hanya meminta dihargai. Cupak telah memberikan suara, Cupak telah menyampaikan undangan, dan kini Cupak menyampaikan kekecewaan, jabatan boleh tinggi, tetapi jangan sampai perhatian kepada rakyat justru semakin sulit dijangkau. Cupak bukan anak tiri Kabupaten Solok!” pungkasnya.
Kritik Firmansyah merupakan suara dari salah seorang unsur BPN sekaligus tokoh pemuda Nagari Cupak. Untuk memperoleh gambaran yang utuh, CupakNews.id membuka ruang konfirmasi bagi Bupati Solok maupun pihak pemerintah daerah mengenai alasan ketidakhadiran, agenda yang bersamaan, serta komunikasi yang telah dilakukan dengan panitia. (JC)
CATATAN REDAKSI
(Tim Redaksi)
DISCLAIMER BERITA






