Belanja Modal APBD Kabupaten Solok 2026 Baru Terealisasi 8,06 Persen, Ada Apa?

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2026 menjadi salah satu hal yang menarik untuk dicermati, khususnya pada pos belanja modal.

Solok, CupakNews.id | Berdasarkan data APBD Kabupaten Solok yang tersedia hingga Agustus 2026, pemerintah daerah menganggarkan belanja modal sebesar Rp112,49 miliar. Namun, realisasi belanja pada pos tersebut baru mencapai sekitar Rp9,07 miliar atau 8,06 persen.

Angka tersebut terlihat cukup kontras apabila dibandingkan dengan realisasi belanja pegawai yang telah mencapai sekitar Rp406,49 miliar dari pagu Rp668,40 miliar atau 60,82 persen.

Secara keseluruhan, realisasi belanja daerah Kabupaten Solok tercatat sekitar Rp604,32 miliar dari total anggaran Rp1,299 triliun atau 46,51 persen.

Sementara dari sisi pendapatan, pemerintah daerah telah merealisasikan sekitar Rp723,54 miliar dari target Rp1,293 triliun atau 55,95 persen.

Data tersebut menunjukkan bahwa hingga periode pencatatan tersebut, terdapat perbedaan tingkat realisasi yang cukup mencolok antarpos belanja. Belanja pegawai telah terealisasi lebih dari separuh pagu, sedangkan belanja modal masih berada pada kisaran delapan persen.

Belanja Modal Perlu Ditelusuri
Rendahnya realisasi belanja modal tidak serta-merta menunjukkan adanya pelanggaran atau penyimpangan anggaran. Namun, angka tersebut menjadi informasi awal yang penting untuk ditelusuri lebih jauh.

Belanja modal pada dasarnya berkaitan dengan pengeluaran pemerintah untuk memperoleh atau membangun aset yang memberikan manfaat lebih dari satu periode anggaran.

Karena itu, pertanyaan berikutnya adalah belanja modal sebesar Rp112,49 miliar tersebut dialokasikan untuk kegiatan apa saja, dan bagaimana perkembangan pelaksanaannya hingga Agustus 2026?

Penelusuran selanjutnya diperlukan untuk melihat rincian belanja modal berdasarkan organisasi perangkat daerah (OPD), program, kegiatan, hingga paket pekerjaan.

Data tersebut nantinya dapat dibandingkan dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Rencana Umum Pengadaan (RUP), dokumen kontrak, progres pekerjaan, serta realisasi pembayaran.

Dengan demikian, dapat diketahui apakah rendahnya realisasi tersebut disebabkan oleh proses pengadaan yang masih berlangsung, pekerjaan yang memang dijadwalkan pada periode berikutnya, kendala pelaksanaan, atau faktor lainnya.

Bukan Sekadar Angka
Dalam perspektif keterbukaan informasi publik, angka realisasi APBD bukan sekadar deretan angka dalam dokumen keuangan. Di balik setiap pos anggaran terdapat program dan kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan serta pembangunan daerah.

Karena itu, realisasi belanja modal menjadi salah satu indikator yang menarik untuk dicermati, khususnya ketika terdapat selisih cukup besar antara pagu yang telah ditetapkan dengan realisasi anggarannya.

Apakah sebagian besar proyek belanja modal masih dalam tahap persiapan?

Apakah proses tender dan kontrak berjalan sesuai jadwal?

Atau terdapat paket pekerjaan yang mengalami keterlambatan pelaksanaan?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut masih memerlukan penelusuran dan konfirmasi kepada pihak terkait.

Media ini akan melanjutkan penelusuran terhadap rincian belanja modal Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2026, termasuk mencermati paket-paket pekerjaan dengan nilai anggaran besar dan perkembangan realisasinya di lapangan. (JC)

Catatan: Data dalam tulisan ini merupakan informasi awal berdasarkan data APBD yang tersedia hingga Agustus 2026. Angka tersebut belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya penyimpangan atau pelanggaran hukum.