Pemulihan pascabanjir bandang atau galodo di Kabupaten Solok memasuki tahap penting. Bukan hanya membersihkan material dan memulihkan permukiman, pemerintah daerah kini menghadapi persoalan yang lebih kompleks: nasib sejumlah kantor pemerintahan yang terdampak, kebutuhan relokasi warga, kesiapan menghadapi bencana susulan hingga serapan anggaran yang terhambat akibat bencana.
Arosuka, CupakNews.id | Persoalan tersebut mengemuka saat Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meninjau Posko Utama Penanganan Pascabencana Kabupaten Solok, Kamis (1/10/2026).
Bima Arya hadir mewakili Menteri Dalam Negeri untuk melihat langsung perkembangan penanganan pascabencana sekaligus menggali kebutuhan pemerintah daerah dalam proses pemulihan. Dalam kunjungan itu, Bima berdiskusi dengan Bupati Solok Jon Firman Pandu, Wakil Bupati H. Candra, jajaran OPD, BPBD, Dinas PUPR serta perwakilan BNPB.
Informasi mengenai progres penanganan, kondisi infrastruktur, alat berat, rencana relokasi, hingga persoalan anggaran dipaparkan dalam rapat tersebut. Kunjungan dan rapat koordinasi ini juga dilanjutkan dengan peninjauan lapangan.
TKD Rp144,57 M, Baru Terealisasi 30,78 Persen
Salah satu persoalan yang disampaikan langsung Wakil Bupati Solok H. Candra adalah realisasi Transfer ke Daerah (TKD). Candra menyebut dari sekitar Rp144,573 miliar TKD, baru sekitar Rp44,532 miliar yang terealisasi atau 30,78 persen.
Menurutnya, kondisi tersebut tidak terlepas dari dampak galodo terhadap sejumlah kantor pemerintahan, terutama Dinas PUPR. Dokumen administrasi, baik soft copy maupun hard copy, ikut terdampak sehingga mengganggu proses pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.
Dengan waktu yang tersisa hingga akhir tahun, pemerintah daerah memperkirakan kemampuan serapan maksimal berada di sekitar 70 persen. Candra meminta pemerintah pusat mempertimbangkan kondisi bencana tersebut agar pemerintah daerah tidak dikenai konsekuensi akibat rendahnya realisasi yang terjadi dalam situasi force majeure.
Menanggapi hal tersebut, Bima Arya mengatakan persoalan tersebut akan dikonsultasikan dengan Kementerian Keuangan. Ia menjelaskan, “dalam pengelolaan SiLPA terdapat beberapa penyebab, mulai dari kegagalan perencanaan, proses lelang, penghematan hingga force majeure akibat bencana,”ungkapnya.
Bima menyebut pemerintah pusat juga tengah membahas kemungkinan kebijakan agar SiLPA dapat dimanfaatkan lebih fleksibel, khususnya ketika daerah menghadapi kondisi luar biasa.
Enam Kantor Disebut Mendesak untuk Dikaji
Dampak galodo terhadap perkantoran pemerintah juga menjadi persoalan tersendiri. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Solok, Effia Vivi Fortuna, memaparkan bahwa sejumlah kantor pemerintahan mengalami kerusakan. Dinas PUPR menjadi salah satu yang terdampak paling berat. Menurut Effia, “bidang Bina Marga, Cipta Karya, Sumber Daya Air dan Tata Ruang di lingkungan PUPR ikut terdampak. Dokumen, komputer dan mebeler kantor tersapu material bencana,” paparnya.
“Selain PUPR, kantor DPMN, Dinas Pariwisata, DPRD, Inspektorat dan sejumlah fasilitas pemerintahan lainnya juga terdampak,” imbuh Vivi.
Effia menyebut sejumlah kantor yang dinilai sangat mendesak untuk dipikirkan relokasinya antara lain DPMN, PUPR, Dinas Pariwisata, DPRD dan Inspektorat. Namun pemerintah daerah belum mengambil keputusan final.
Wakil Bupati H. Candra menegaskan pemerintah memilih menunggu kajian tim teknis sebelum menentukan apakah bangunan akan direkonstruksi di lokasi lama atau direlokasi. Menurut Candra, kajian tidak boleh hanya melihat keberadaan kantor pemerintahan, tetapi juga kondisi permukiman masyarakat yang berada di kawasan aliran sungai.
Tiga Sabo Dam dan Normalisasi Sungai
Persoalan mitigasi menjadi perhatian lain dalam rapat tersebut. Candra menyampaikan bahwa setelah berkoordinasi dengan Menteri Pekerjaan Umum, pemerintah pusat akan menurunkan tim teknis untuk mengkaji pembangunan tiga Sabo Dam serta normalisasi sungai. Langkah tersebut diarahkan bukan hanya untuk mengamankan kompleks perkantoran pemerintah, tetapi juga permukiman masyarakat yang berada di bagian hilir.
Sementara itu, Khairul Kalaksa BPBD Kabupaten Solok melaporkan bahwa early warning system akan dipasang di lokasi terdampak. Sistem tersebut akan dipasang oleh Balai Wilayah Sungai (BWS), dengan pengecekan dilakukan terlebih dahulu sebelum perangkat diterbangkan dari Jakarta.
Informasi prakiraan cuaca dari BMKG juga terus diteruskan kepada masyarakat melalui media sosial dan grup komunikasi kebencanaan.
19 Rumah Rusak Berat, Huntap Mandiri Disiapkan
Dalam rapat tersebut, persoalan hunian warga terdampak juga dibahas. Khairul Kalaksa menyampaikan terdapat 19 rumah yang masuk kategori rusak berat. Warga terdampak tersebut masih berada di tempat pengungsian sementara, rumah masyarakat, maupun rumah keluarga.
Untuk 19 keluarga tersebut, pemerintah mengajukan hunian tetap (huntap) mandiri kepada BNPB. Skemanya, rumah akan dibangun di atas lahan milik warga sendiri, dengan ketentuan lokasi berada di luar kawasan bencana. Khairul juga menyampaikan bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan untuk 19 KK tersebut.
BNPB: Huntap Harus Berada di Zona Aman
Tenaga Ahli BNPB Pusat, Eni Supartini, menjelaskan bahwa proses pemulihan juga mencakup penyusunan dokumen e-kajitupsan dan e-R3P bersama Bappelitbang Kabupaten Solok. BNPB juga melakukan pemetaan menggunakan drone untuk menentukan titik-titik yang relatif aman bagi pembangunan hunian tetap.
Eni menegaskan, meskipun lahan yang digunakan merupakan milik pribadi warga, pembangunan hunian tetap tetap harus memperhatikan zona risiko. Lokasi diharapkan tidak berada pada zona kuning maupun merah. BNPB bersama tim terkait juga menyiapkan kajian akademis dan teknis sebagai dasar menentukan langkah selanjutnya.
Batu Sebesar Rumah Justru Menahan Material
Di tengah proses pembersihan, terdapat fakta menarik yang disampaikan Kepala Dinas PUPR. Dua batu besar dengan ukuran disebut hampir sebesar rumah berada di kawasan kantor PUPR. Material tersebut justru tertahan dan dinilai ikut menahan aliran material yang lebih besar.
Bima Arya kemudian membuka kemungkinan agar material batu tidak otomatis dihancurkan seluruhnya. Menurutnya, apabila hasil kajian menunjukkan lokasi tersebut tidak aman untuk kembali menjadi kantor, kawasan itu bahkan dapat dipertimbangkan memiliki fungsi lain, termasuk edukasi kebencanaan.
Bima mencontohkan praktik di Jepang, di mana sebagian material atau jejak bencana dapat dipertahankan sebagai bagian dari pembelajaran masyarakat. Namun ia menegaskan, keputusan tersebut harus berdasarkan kajian akademis dan ilmiah.
Bupati Solok Jon Firman Pandu sendiri menyampaikan gagasan agar kawasan kantor PUPR yang terdampak dapat dikembangkan menjadi museum. Bima menilai gagasan tersebut perlu dikaji secara objektif dan saintifik.
Alat Berat Terus Bergerak
Dalam pemulihan fisik, dukungan alat berat terus berdatangan, Kadis PUPR Kabupaten Solok, Effia Vivi Fortuna menjelaskan bantuan dari sektor Cipta Karya antara lain berupa empat ekskavator besar, satu ekskavator kecil, delapan dump truck, satu excavator breaker dan satu water tanker. Dukungan juga datang dari Balai Jalan berupa motor grader, wheel loader, backhoe loader, dump truck dan water tanker.
Sementara BWS V mengoperasikan 12 ekskavator besar untuk normalisasi sungai dan pengangkatan material. Pemerintah daerah juga mengoperasikan alat yang dimiliki sendiri, meskipun beberapa unit alat berat milik PUPR ikut tertimbun material bencana.
Vivi mengatakan, “kondisi alat berat saat ini relatif mencukupi untuk pekerjaan yang sedang berlangsung, namun pemerintah daerah masih membutuhkan tambahan waktu tanggap darurat untuk menyelesaikan pekerjaan di sejumlah lokasi,” terangnya.
Pemulihan Belum Selesai
Rapat tersebut memperlihatkan bahwa persoalan pascagalodo Kabupaten Solok tidak berhenti pada pembersihan lumpur dan material. Ada pekerjaan fisik, pemulihan layanan pemerintahan, penyelamatan dokumen, relokasi warga, pembangunan hunian tetap, normalisasi sungai, mitigasi bencana hingga persoalan anggaran yang harus diselesaikan secara bersamaan.
Bima Arya menyatakan dirinya akan mengoordinasikan persoalan anggaran dengan kementerian terkait dan memastikan komunikasi pemerintah pusat dengan Pemkab Solok terus berjalan, “Saya akan koordinasikan supaya bisa dimaksimalkan pemanfaatan anggarannya,” ujar Bima.
Sementara Bupati Jon Firman Pandu menegaskan pemerintah daerah membutuhkan dukungan lintas sektor untuk mempercepat pemulihan, “Solok itu tidak sendiri,” ujarnya.
Kini pekerjaan besar berada di depan mata, memastikan pemulihan tidak hanya mengembalikan apa yang rusak, tetapi juga mengurangi risiko agar bencana serupa tidak kembali menimbulkan dampak sebesar sebelumnya. (JC)
CATATAN REDAKSI
(Tim Redaksi)
DISCLAIMER BERITA
