Temuan pemeriksaan BPK mengenai pembayaran TPP kepada ASN yang tidak membuat laporan kinerja SITUNKIN memunculkan pertanyaan tentang verifikasi kinerja dan pengawasan belanja pegawai Kabupaten Solok.

Temuan perjalanan dinas Sekretariat DPRD Kota Solok tercatat pada pemeriksaan 2023, 2024, dan 2025. Total nilai temuan mencapai sekitar Rp1,67 miliar, tetapi status pengembalian setiap periode perlu diuji melalui bukti setoran dan pemantauan BPK.

LHP BPK mencatat 96 rekomendasi Kabupaten Solok belum sesuai atau belum ditindaklanjuti hingga akhir 2025. Apa progres dan kendala penyelesaiannya?

Penyertaan modal Kabupaten Solok di Bank Nagari tercatat Rp44,997 miliar. Penerimaan dividen selama 2018–2024 mencapai Rp51,21 miliar. CupakNews menelusuri realisasi dividen, perubahan kepemilikan saham, dan kontribusinya terhadap PAD.

Paket pengadaan kendaraan Setda Kabupaten Solok tercatat memiliki pagu Rp5,428 miliar. Rincian kendaraan, status transaksi, dan realisasi anggaran masih perlu ditelusuri melalui dokumen serta konfirmasi resmi.

Temuan pemeriksaan BPK mengenai pembayaran TPP kepada ASN yang tidak membuat laporan kinerja SITUNKIN memunculkan pertanyaan tentang verifikasi kinerja dan pengawasan belanja pegawai Kabupaten Solok.

Temuan perjalanan dinas Sekretariat DPRD Kota Solok tercatat pada pemeriksaan 2023, 2024, dan 2025. Total nilai temuan mencapai sekitar Rp1,67 miliar, tetapi status pengembalian setiap periode perlu diuji melalui bukti setoran dan pemantauan BPK.

LHP BPK mencatat 96 rekomendasi Kabupaten Solok belum sesuai atau belum ditindaklanjuti hingga akhir 2025. Apa progres dan kendala penyelesaiannya?

Penyertaan modal Kabupaten Solok di Bank Nagari tercatat Rp44,997 miliar. Penerimaan dividen selama 2018–2024 mencapai Rp51,21 miliar. CupakNews menelusuri realisasi dividen, perubahan kepemilikan saham, dan kontribusinya terhadap PAD.

Paket pengadaan kendaraan Setda Kabupaten Solok tercatat memiliki pagu Rp5,428 miliar. Rincian kendaraan, status transaksi, dan realisasi anggaran masih perlu ditelusuri melalui dokumen serta konfirmasi resmi.

Temuan pemeriksaan BPK mengenai pembayaran TPP kepada ASN yang tidak membuat laporan kinerja SITUNKIN memunculkan pertanyaan tentang verifikasi kinerja dan pengawasan belanja pegawai Kabupaten Solok.

Temuan perjalanan dinas Sekretariat DPRD Kota Solok tercatat pada pemeriksaan 2023, 2024, dan 2025. Total nilai temuan mencapai sekitar Rp1,67 miliar, tetapi status pengembalian setiap periode perlu diuji melalui bukti setoran dan pemantauan BPK.

LHP BPK mencatat 96 rekomendasi Kabupaten Solok belum sesuai atau belum ditindaklanjuti hingga akhir 2025. Apa progres dan kendala penyelesaiannya?

Penyertaan modal Kabupaten Solok di Bank Nagari tercatat Rp44,997 miliar. Penerimaan dividen selama 2018–2024 mencapai Rp51,21 miliar. CupakNews menelusuri realisasi dividen, perubahan kepemilikan saham, dan kontribusinya terhadap PAD.

Paket pengadaan kendaraan Setda Kabupaten Solok tercatat memiliki pagu Rp5,428 miliar. Rincian kendaraan, status transaksi, dan realisasi anggaran masih perlu ditelusuri melalui dokumen serta konfirmasi resmi.

Temuan pemeriksaan BPK mengenai pembayaran TPP kepada ASN yang tidak membuat laporan kinerja SITUNKIN memunculkan pertanyaan tentang verifikasi kinerja dan pengawasan belanja pegawai Kabupaten Solok.

Temuan perjalanan dinas Sekretariat DPRD Kota Solok tercatat pada pemeriksaan 2023, 2024, dan 2025. Total nilai temuan mencapai sekitar Rp1,67 miliar, tetapi status pengembalian setiap periode perlu diuji melalui bukti setoran dan pemantauan BPK.

LHP BPK mencatat 96 rekomendasi Kabupaten Solok belum sesuai atau belum ditindaklanjuti hingga akhir 2025. Apa progres dan kendala penyelesaiannya?

Penyertaan modal Kabupaten Solok di Bank Nagari tercatat Rp44,997 miliar. Penerimaan dividen selama 2018–2024 mencapai Rp51,21 miliar. CupakNews menelusuri realisasi dividen, perubahan kepemilikan saham, dan kontribusinya terhadap PAD.

Paket pengadaan kendaraan Setda Kabupaten Solok tercatat memiliki pagu Rp5,428 miliar. Rincian kendaraan, status transaksi, dan realisasi anggaran masih perlu ditelusuri melalui dokumen serta konfirmasi resmi.