Organisasi Kemasyarakatan Setya Kita Pancasila (SKP) menjajaki kerja sama strategis dengan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, dalam rangka memperkuat pengawasan aktivitas Warga Negara Asing (WNA) dan turis mancanegara di Bali sebagai salah satu pintu masuk internasional utama Indonesia.
Denpasar, CupakNews.id | Langkah tersebut ditandai dengan silaturahmi dan audiensi Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) SKP Provinsi Bali, I Gede Oka Suanda Yudara yang didampingi langsung Ketua Umum, Andreas PV Sumual dan Meyske Yunita, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) SKP.
Rombongan diterima oleh Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Raja Ulul Azmi, beserta jajaran, Selasa (23/12/2025).
Audiensi ini merupakan tindak lanjut arahan Direktur Jenderal Imigrasi yang mendorong SKP untuk berkoordinasi langsung dengan jajaran imigrasi di Bali guna membahas peluang kemitraan strategis antara unsur masyarakat dan pemerintah dalam mendukung pengawasan keimigrasian.
Andreas Sumual, Ketua Umum Setya Kita Pancasila menegaskan, SKP hadir sebagai elemen masyarakat yang berkomitmen mendukung negara dalam menjaga kedaulatan hukum dan ketertiban sosial.
“Bali adalah etalase Indonesia di mata dunia. Tingginya aktivitas WNA harus diimbangi dengan pengawasan yang kuat, humanis, dan partisipatif. SKP siap menjadi mitra strategis pemerintah melalui edukasi, pemantauan berbasis masyarakat, serta komunikasi lapangan yang konstruktif,” tegasnya.
Dalam pertemuan tersebut, dibahas sejumlah isu strategis, mulai dari tantangan pengawasan WNA, peran masyarakat dalam deteksi dini potensi pelanggaran keimigrasian, hingga peluang kerja sama berbasis edukasi dan mekanisme pelaporan yang tetap berada dalam koridor hukum.
Sementara itu, Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Raja Ulul Azmi, menyambut positif inisiatif SKP dan menilai sinergi dengan elemen masyarakat yang memiliki komitmen kebangsaan merupakan faktor penting dalam penguatan fungsi pengawasan.
“Direktorat Jenderal Imigrasi terbuka terhadap kolaborasi dengan elemen masyarakat yang peduli terhadap penegakan hukum keimigrasian. Gagasan ini akan kami laporkan dan diskusikan lebih lanjut dengan pimpinan untuk merumuskan format kerja sama yang tepat dan sesuai regulasi,” ujarnya.
Audiensi ini diharapkan menjadi langkah awal menuju kemitraan strategis nasional antara Setya Kita Pancasila dan Ditjen Imigrasi, khususnya dalam mewujudkan sistem pengawasan WNA yang lebih efektif, terukur, dan berorientasi pada kepentingan nasional.
SKP menegaskan kesiapan untuk berkontribusi melalui pendekatan kemasyarakatan, penguatan literasi hukum, serta dukungan komunikasi dan data lapangan sebagai bagian dari upaya bersama menjaga keamanan, ketertiban, dan citra Indonesia di tingkat global. (***)
