Dalam dua hari, Satreskrim Polres Sijunjung mengungkap dua kasus dugaan penyalahgunaan niaga dan pengangkutan Bio Solar subsidi. Dua pria diamankan bersama dua kendaraan dan 66 jeriken BBM yang diperkirakan berkapasitas total 1.980 liter.

LHP BPK mencatat dokumen pertanggungjawaban belanja barang dan jasa Dishub Kabupaten Solok senilai Rp1,23 miliar tidak dapat diuji setelah banjir merusak arsip. Lampiran 7, 8, dan 9 merinci kondisi dokumen serta kelompok belanja yang terdampak.

Temuan pemeriksaan BPK mengenai pembayaran TPP kepada ASN yang tidak membuat laporan kinerja SITUNKIN memunculkan pertanyaan tentang verifikasi kinerja dan pengawasan belanja pegawai Kabupaten Solok.

Temuan perjalanan dinas Sekretariat DPRD Kota Solok tercatat pada pemeriksaan 2023, 2024, dan 2025. Total nilai temuan mencapai sekitar Rp1,67 miliar, tetapi status pengembalian setiap periode perlu diuji melalui bukti setoran dan pemantauan BPK.

LHP BPK mencatat 96 rekomendasi Kabupaten Solok belum sesuai atau belum ditindaklanjuti hingga akhir 2025. Apa progres dan kendala penyelesaiannya?

Dalam dua hari, Satreskrim Polres Sijunjung mengungkap dua kasus dugaan penyalahgunaan niaga dan pengangkutan Bio Solar subsidi. Dua pria diamankan bersama dua kendaraan dan 66 jeriken BBM yang diperkirakan berkapasitas total 1.980 liter.

LHP BPK mencatat dokumen pertanggungjawaban belanja barang dan jasa Dishub Kabupaten Solok senilai Rp1,23 miliar tidak dapat diuji setelah banjir merusak arsip. Lampiran 7, 8, dan 9 merinci kondisi dokumen serta kelompok belanja yang terdampak.

Temuan pemeriksaan BPK mengenai pembayaran TPP kepada ASN yang tidak membuat laporan kinerja SITUNKIN memunculkan pertanyaan tentang verifikasi kinerja dan pengawasan belanja pegawai Kabupaten Solok.

Temuan perjalanan dinas Sekretariat DPRD Kota Solok tercatat pada pemeriksaan 2023, 2024, dan 2025. Total nilai temuan mencapai sekitar Rp1,67 miliar, tetapi status pengembalian setiap periode perlu diuji melalui bukti setoran dan pemantauan BPK.

LHP BPK mencatat 96 rekomendasi Kabupaten Solok belum sesuai atau belum ditindaklanjuti hingga akhir 2025. Apa progres dan kendala penyelesaiannya?

Dalam dua hari, Satreskrim Polres Sijunjung mengungkap dua kasus dugaan penyalahgunaan niaga dan pengangkutan Bio Solar subsidi. Dua pria diamankan bersama dua kendaraan dan 66 jeriken BBM yang diperkirakan berkapasitas total 1.980 liter.

LHP BPK mencatat dokumen pertanggungjawaban belanja barang dan jasa Dishub Kabupaten Solok senilai Rp1,23 miliar tidak dapat diuji setelah banjir merusak arsip. Lampiran 7, 8, dan 9 merinci kondisi dokumen serta kelompok belanja yang terdampak.

Temuan pemeriksaan BPK mengenai pembayaran TPP kepada ASN yang tidak membuat laporan kinerja SITUNKIN memunculkan pertanyaan tentang verifikasi kinerja dan pengawasan belanja pegawai Kabupaten Solok.

Temuan perjalanan dinas Sekretariat DPRD Kota Solok tercatat pada pemeriksaan 2023, 2024, dan 2025. Total nilai temuan mencapai sekitar Rp1,67 miliar, tetapi status pengembalian setiap periode perlu diuji melalui bukti setoran dan pemantauan BPK.

LHP BPK mencatat 96 rekomendasi Kabupaten Solok belum sesuai atau belum ditindaklanjuti hingga akhir 2025. Apa progres dan kendala penyelesaiannya?

Dalam dua hari, Satreskrim Polres Sijunjung mengungkap dua kasus dugaan penyalahgunaan niaga dan pengangkutan Bio Solar subsidi. Dua pria diamankan bersama dua kendaraan dan 66 jeriken BBM yang diperkirakan berkapasitas total 1.980 liter.

LHP BPK mencatat dokumen pertanggungjawaban belanja barang dan jasa Dishub Kabupaten Solok senilai Rp1,23 miliar tidak dapat diuji setelah banjir merusak arsip. Lampiran 7, 8, dan 9 merinci kondisi dokumen serta kelompok belanja yang terdampak.

Temuan pemeriksaan BPK mengenai pembayaran TPP kepada ASN yang tidak membuat laporan kinerja SITUNKIN memunculkan pertanyaan tentang verifikasi kinerja dan pengawasan belanja pegawai Kabupaten Solok.

Temuan perjalanan dinas Sekretariat DPRD Kota Solok tercatat pada pemeriksaan 2023, 2024, dan 2025. Total nilai temuan mencapai sekitar Rp1,67 miliar, tetapi status pengembalian setiap periode perlu diuji melalui bukti setoran dan pemantauan BPK.

LHP BPK mencatat 96 rekomendasi Kabupaten Solok belum sesuai atau belum ditindaklanjuti hingga akhir 2025. Apa progres dan kendala penyelesaiannya?