Skandal dugaan penggelapan dana kas masjid dan praktik pungutan liar (pungli) mengguncang Pemerintahan Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok. Seorang staf pemerintahan nagari berinisial N resmi diberhentikan dengan tidak hormat (PTDH) setelah diduga terlibat dalam penggelapan uang kas Masjid Raya Asy Syuhada, Nagari Cupak serta dugaan pungli dalam pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Solok, CupakNews.id | Keputusan pemecatan diambil setelah Ketua Pengurus Masjid Raya Asy Syuhada melaporkan dugaan penggelapan dana kas masjid yang melibatkan N. Kasus ini menjadi pintu masuk terbongkarnya dugaan praktik penyimpangan yang lebih luas.
Keluhan Warga Menguat: Sertifikat Tak Jadi, Uang Telanjur Dibayar
Di saat bersamaan, gelombang keluhan warga bermunculan terkait pengurusan sertifikat tanah melalui program PTSL yang tak kunjung rampung, meski sejumlah uang telah diserahkan kepada N.
Sejumlah warga mengaku diminta biaya tambahan di luar ketentuan resmi, dengan nominal bervariasi mulai dari Rp2 juta hingga Rp6 juta per bidang tanah. Praktik ini diduga berlangsung cukup lama dan melibatkan banyak korban.
N diketahui merupakan bagian dari panitia PTSL dari unsur Pemerintahan Nagari Cupak. Struktur kepanitiaan PTSL sendiri melibatkan unsur perangkat nagari, Badan Musyawarah Nagari (BMN), serta Kerapatan Adat Nagari (KAN).
Fakta ini memunculkan pertanyaan serius, apakah dugaan penyimpangan ini murni dilakukan secara individu, atau ada kelemahan sistem pengawasan dalam pelaksanaan PTSL di tingkat nagari?
Menghilang Misterius, Publik Bertanya
Perkembangan terbaru justru semakin memantik tanda tanya publik. N dikabarkan menghilang sejak Kamis pekan lalu dan hingga kini tidak dapat dihubungi. Keberadaannya belum diketahui, baik oleh pihak keluarga maupun pemerintah nagari.
Hilangnya N di tengah mencuatnya kasus ini memperkuat spekulasi publik dan memunculkan kecurigaan adanya persoalan yang lebih besar dari sekadar pelanggaran administratif.
Desakan Warga: Jangan Berhenti di Pemecatan
Sejumlah warga mendesak agar kasus ini tidak berhenti pada sanksi administratif berupa pemecatan. Mereka menuntut agar dugaan penggelapan dan pungli diproses secara hukum.
Pemerintah nagari melalui unsur ketertiban dan keamanan (Trantib/Kamtibmas) mengimbau masyarakat agar tidak takut melapor jika menemukan pungutan liar dalam pelaksanaan PTSL.
“Kami minta warga tidak takut melapor. Semua pungutan di luar aturan adalah pelanggaran,” ujar perwakilan pemerintah nagari.
Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada informasi resmi mengenai laporan kasus ini ke aparat penegak hukum.
PTSL: Program Strategis Nasional yang Tercoreng?
Program PTSL merupakan program strategis nasional yang telah memiliki standar biaya resmi dari pemerintah. Setiap pungutan di luar ketentuan berpotensi melanggar hukum pidana, termasuk pasal penggelapan dan tindak pidana korupsi.
Kasus di Nagari Cupak membuka fakta pahit, program nasional yang seharusnya membantu masyarakat justru diduga menjadi ladang pungli.
Publik kini menunggu langkah lanjutan, apakah kasus ini akan dibuka secara transparan hingga ke akar masalah, atau berhenti pada satu nama yang telah dipecat? (***)
