Sorotan publik terhadap kinerja Hendriyanto, S.E, Plt Kepala Bapenda Kabupaten Solok, makin tajam. Penyebabnya jelas, target PBB-P2 kembali jebol, dan imbasnya langsung menghantam ruang fiskal daerah.
Arosuka, CupakNews.id | Informasi internal yang diterima menyebutkan bahwa gagalnya realisasi PBB-P2 dibawah komando Hendriyanto tersebut membuat kontribusi PAD merosot signifikan. Kondisi ini mempersempit ruang gerak APBD dan mulai memicu kekhawatiran serius, risiko gagal bayar terhadap kegiatan pembangunan yang sudah melibatkan pihak ketiga pada akhir tahun 2025.
“Ini bukan sekadar target tidak tercapai. Dampaknya langsung ke kas daerah. Situasinya sudah mengarah pada potensi gagal bayar,” ujar seorang pejabat internal yang meminta namanya dirahasiakan.
Ironisnya, kemerosotan ini terjadi bersamaan dengan proses Seleksi Terbuka (Selter) JPT Pratama, termasuk jabatan Kepala Bapenda definitif yang masih diisi oleh Plt.
Pendaftaran Selter ditutup pada Selasa, 16 November 2025, dan para peserta kini bersiap menuju Kantor Regional BKN Sumbar–Riau di Pekanbaru untuk mengikuti asesmen kompetensi secara langsung.
Publik pun mempertanyakan, mengapa kinerja Bapenda justru ambruk pada saat momentum seleksi yang mestinya mengedepankan kompetensi?
Kinerja Merosot, Kapasitas Hendriyanto, S.E Dipertanyakan
Gagalnya pencapaian target minimal PBB-P2 kembali menguatkan dugaan adanya persoalan mendasar dalam pengelolaan Bapenda, Manajemen pajak daerah dinilai tidak optimal, Strategi intensifikasi–ekstensifikasi tidak berjalan efektif, Kepemimpinan Plt Kepala Bapenda, Hendriyanto, S.E, dinilai tidak mampu memaksimalkan potensi PAD.
“Posisi Kepala Bapenda itu tidak bisa diisi karena kedekatan emosional. Angka pendapatan itu jelas. Kalau target gagal, berarti ada masalah kepemimpinan,” tegas Ossie Gumanti, salah seorang pengamat kebijakan pemerintah.
Seleksi Terbuka: Loloskan yang Kompeten atau Ulangi Pola Lama?
Di tengah rapuhnya capaian PAD, perhatian publik kini tertuju pada proses Selter yang tengah berjalan. Pertanyaan krusial kini mengemuka, Apakah asesmen BKN nanti benar-benar objektif? Atau… Lobi politik dan nepotisme kembali menentukan siapa yang duduk sebagai pejabat?
Menurut Ossie Gumanti, kegagalan pendapatan sebesar ini tidak mungkin dibebankan kepada staf bawah, “Jangan sampai ada ‘tumbal’ untuk menutupi kelemahan manajemen di level puncak,” ujarnya.
Ujian Meritokrasi di Kabupaten Solok
Dengan ancaman gagal bayar dan ruang fiskal yang semakin tertekan, publik mendesak pimpinan daerah untuk berani meninggalkan pola kolusi dan balas budi yang sudah lama menjadi penyakit birokrasi.
Tahapan penilaian di BKN Pekanbaru kini menjadi ujian apakah Kabupaten Solok siap menerapkan meritokrasi sesungguhnya atau justru kembali mempertontonkan gaya lama.
“Harapan masyarakat itu jelas, pejabat yang dipilih harus berkompeten dan mampu membawa perubahan. Bukan sekadar mengisi jabatan atau balas jasa politik,” tutup Ossie Gumanti. (***)
Sumber : Berbagai sumber
Disclaimer :
Seluruh isi berita di CupakNews.id disajikan berdasarkan fakta, data, dan informasi yang diperoleh dari sumber terpercaya sesuai Kode Etik Jurnalistik. Tanggung jawab isi berita sepenuhnya berada pada penulis dan narasumber sesuai konteks pemberitaan.
CupakNews.id tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan, penafsiran sepihak, atau dampak hukum yang timbul dari penggunaan informasi di luar konteks pemberitaan resmi.
Apabila terdapat kekeliruan data, pihak yang berkepentingan dapat menyampaikan klarifikasi atau hak jawab melalui redaksi di: cupaknews@gmail.com.
